3MEDIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menggelar rapat kerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, Senin (23/6/2025) di Bandhayo Lo Yiladia (BLY). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD, camat dan lurah ini, dipimpin langsung oleh
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea didampingi Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel dan Sekda Ismail Madjid. Dalam rapat tersebut, Adhan menyampaikan arahan strategis yang menyoroti langsung persoalan-persoalan penting di sektor pelayanan publik dan fiskal daerah.
Salah satu perhatian utama dirinya adalah optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai belum maksimal. Dia meminta seluruh OPD dan lurah untuk kembali aktif turun ke lapangan, menyatu dengan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil di pasar tradisional. “Jangan hanya duduk di kantor. Mulailah dari pasar-pasar, temui penjual ikan dan sayur. Mereka juga bagian dari warga yang perlu diberi pemahaman soal PBB,” tegas Adhan.
Adhan juga menyoroti keberadaan pemilik usaha sarang walet yang dinilai belum berkontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dinas terkait diminta segera menginventarisasi nama-nama pemilik usaha walet untuk ditinjau kembali kontribusinya.
“Jangan sampai usaha besar seperti walet tidak terdata. Kita butuh transparansi demi keadilan fiskal,” ujarnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa capaian PAD saat ini masih di angka 30 persen, jauh dari target minimal 50–60 persen pada akhir Agustus.
Untuk itu, ia menginstruksikan agar tenaga penunjang kegiatan daerah (TPKD) di lingkungan Pemkot Gorontalo ikut dilibatkan membantu pengawasan dan pemungutan potensi pajak, khususnya di restoran dan rumah makan. “Tenaga honorer juga digaji dari PAD. Jadi harus ikut bertanggung jawab. Setiap hari, mereka harus kontrol langsung ke lapangan,” tandasnya.
Sebelum menutup rapat, Adhan mengumumkan rencana penghapusan denda PBB selama Bulan Wawasan Kebangsaan (Agustus). Kebijakan ini berlaku selama sebulan penuh, dan masyarakat cukup membayar pokok pajaknya saja. “Kita ingin Agustus bukan hanya diperingati dengan upacara. Tapi juga dengan kebijakan konkret yang terasa manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya. (Rls)
