JAKARTA, 18 Desember 2025 – Kehadiran Danantara sebagai lembaga investasi negara diharapkan menjadi jawaban atas tantangan struktural industri nasional, terutama dalam memperkuat basis industri dan mendorong hilirisasi. Hal ini fokus pada penggerakan sektor ekonomi riil. Dimana lembaga ini lahir untuk membangun fondasi industrialisasi Indonesia, bukan untuk menjadi fund manager raksasa. Harapannya, Danantara menjadi instrumen intervensi kebijakan negara yang aktif memperbaiki ketimpangan daya saing, khususnya di sektor strategis seperti baja.
Widodo Setiadharmaji Pengamat Industri
Baja dan Pertambangan dari SMInsights menjelaskan, industri baja nasional, yang
merupakan strategic mother of industries, sedang menghadapi tekanan
berat akibat unlevel playing field di kancah global. “Kita
berhadapan dengan banjir produk impor murah, terutama dari Tiongkok, yang
produksinya disokong oleh beragam subsidi pemerintah. Biaya produksi
mereka menjadi sangat tidak tertandingi. Dalam situasi ini, negara tidak bisa
hanya menjadi regulator. Negara harus hadir sebagai pelindung dan pendorong
industri strategisnya. Danantara adalah instrumen yang tepat untuk kehadiran
negara tersebut,” paparnya. Tekanan global ini dirasakan langsung oleh pelaku
industri. Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk./Krakatau
Steel Group, menyoroti bagaimana ketimpangan kebijakan global menggerus daya
saing produsen dalam negeri. “Harga
baja global seringkali tidak mencerminkan biaya produksi riil akibat praktik
tidak sehat. Sementara itu, beban energi, logistik, dan pembiayaan di dalam
negeri kami tetap tinggi. Di sisi lain, kebutuhan baja nasional untuk
pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Emas 2045 diproyeksikan melampaui
100 juta ton per tahun, yang membutuhkan investasi lebih dari USD 100 miliar,”
jelas Akbar.
Menurut Akbar, dalam konteks inilah,
dukungan negara melalui Danantara menjadi sebuah keharusan strategis. “Krakatau
Steel Group dibangun sebagai simbol kemandirian ekonomi. Penguatan dan
transformasi perusahaan ini bukan lagi semata urusan korporasi, melainkan
bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Kami menyambut positif potensi peran
Danantara dalam menopang ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, dan
penguatan integrasi rantai pasok baja nasional,” tambahnya.
Widodo Setiadharmaji menggarisbawahi
bahwa dukungan kepada BUMN baja seperti Krakatau Steel Group adalah pola umum
yang dilakukan negara-negara besar. “Hampir semua negara industri memulai
dengan BUMN baja yang kuat. Lihatlah POSCO di Korea, British Steel di Inggris,
atau SAIL di India. Bahkan negara-negara maju sekarang aktif menyelamatkan dan
mendanai transformasi industri bajanya menuju produksi rendah emisi. Intervensi
pemerintah Jerman untuk ThyssenKrupp atau pemerintah Inggris untuk Tata Steel
UK adalah contoh nyata bahwa dalam persaingan global yang tidak seimbang, peran
negara menjadi krusial,” ujarnya.
Kehadiran Danantara, lanjut Widodo,
memungkinkan Indonesia merespons tantangan ini dengan cepat dan terarah.
“Dukungan melalui Danantara jangan dipandang sebagai penyelamatan korporasi
belaka, melainkan sebagai investasi strategis untuk membangun kembali struktur
industri baja nasional yang tangguh dan terintegrasi. Ini adalah langkah
produktif untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing strategis
Indonesia,” tegas Widodo.
Akbar Djohan yang juga menjabat sebagai
Chairman ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) serta Chairman
IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) menyatakan menutup
dengan menekankan pentingnya arah kebijakan yang terkoordinasi. “Dengan peran
strategis Danantara, kami optimis Indonesia dapat membangun kembali pilar
industrinya. Industri baja harus kembali menjadi mother of industries yang
menjadi fondasi nyata terwujudnya Indonesia Emas 2045: sebuah bangsa yang
berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan, yang sejahtera melalui kemandirian
industri,” pungkasnya.
Adapun semua yang dilakukan untuk
menegakan industri baja yang nanti akan bermuara pada meningkatkan kemakmuran
rakyat yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
