3MEDIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.035.447.066.005 atau menembus Rp1,3 triliun. Dari total tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp450 miliar atau hampir 43 persen dari seluruh total pendapatan.
Ini sebagaimana disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Senin (20/7/26) siang. Menurut Wali Kota Adhan, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun mendatang.
Pasalnya, hingga saat ini struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. “Secara umum, kapasitas fiskal Kota Gorontalo tergolong sedang dan masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat. Hal ini tercermin dari struktur pendapatan daerah yang hingga Tahun 2026 masih didominasi oleh pendapatan transfer, sementara PAD meskipun menunjukkan tren meningkat, kontribusinya terhadap total pendapatan belum dominan,” ujar Wali Kota Adhan.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, komponen pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp450.006.878.762, pendapatan transfer sebesar Rp585.440.187.243, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp16.073.402.162.Wali Kota Adhan menegaskan, Pemerintah Kota Gorontalo kedepan akan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah melalui pendekatan yang lebih modern dan akuntabel.
“Arah kebijakan pendapatan Tahun 2027 diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, adaptif, modern dan akuntabel. Pendapatan daerah akan semakin berbasis digital, proaktif dalam pengawasan, ekspansif dalam penetapan objek pajak, serta tegas dalam penegakan hukum pajak,” kata Wali Kota Adhan.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga membangun sistem perpajakan modern yang mudah, efektif dan efisien. “Fokusnya bukan hanya meningkatkan jumlah pemasukan PAD, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan pajak yang lebih dekat dan mudah bagi masyarakat dalam mengakses, sehingga kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah semakin optimal,” lanjutnya.
Meski target PAD mengalami peningkatan, Wali Kota Adhan mengakui tantangan terbesar masih terletak pada tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp585,4 miliar atau lebih dari separuh total pendapatan daerah. Maka dari itu, sejumlah sektor potensial seperti pajak restoran, hotel, reklame, parkir, dan pemanfaatan aset daerah diproyeksikan menjadi sumber peningkatan PAD pada tahun 2027.
Digitalisasi sistem perpajakan dan penguatan pengawasan lapangan juga akan menjadi instrumen utama untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan. Selain memacu pendapatan, Pemerintah Kota Gorontalo juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 5,9 persen pada 2027. Pemerintah optimistis peningkatan aktivitas ekonomi dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Menurut Wali Kota Adhan, penguatan PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Gorontalo di masa mendatang.”Kita ingin Kota Gorontalo memiliki kemampuan fiskal yang semakin kuat. Semakin besar PAD yang kita miliki, maka semakin besar pula ruang gerak pemerintah dalam menghadirkan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan target APBD yang menembus angka Rp1 triliun dan PAD sebesar Rp450 miliar, Wali Kota Adhan berharap tahun 2027 menjadi momentum penguatan kemandirian fiskal sekaligus percepatan pembangunan di Kota Gorontalo. (Rls)
