3MEDIA, GORONTALO – Dinas Perdagangan Kota Gorontalo menyiapkan pola baru pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui program “Kota Gorontalo IKM Cluster”. Program ini dirancang untuk mengubah pola pembinaan yang selama ini berjalan secara sektoral menjadi kolaborasi lintas instansi dengan pendampingan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Gagasan tersebut dikembangkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, sebagai model implementasi Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 2026–2046.
Haryono saat di wawancara usai memimpin rapat penetapan rencana aksi bersama (Shared Plan) di Mawar Saroon (30/10/26), mengungkapkan bahwa dokumen RPIK yang memuat arah kebijakan dan perencanaan pembangunan industri selama 20 tahun, dijadwalkan diparipurnakan pada Senin pekan depan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dalam dokumen itu, pemerintah, kata Haryono, telah menetapkan tiga kelompok industri unggulan Kota Gorontalo, yakni industri makanan dan minuman olahan, industri pakaian termasuk Karawo, serta industri kerajinan atau anyaman.
Menurut Haryono, penyusunan RPIK akan diikuti dengan perubahan pola intervensi pemerintah terhadap pelaku IKM. Selama ini, kata Haryono, program pembinaan masih dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan kewenangan dan agenda sektoral. Kadis Haryono memberi contoh, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok peserta tertentu, sementara Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengadakan kegiatan serupa dengan kelompok berbeda. Hasilnya, kata Haryono, menjadi tidak maksimal.
“Selama ini sifatnya masih sektoral, belum berkolaborasi. Makanya, dengan adanya dokumen RPIK, tugas selanjutnya adalah bagaimana kita membangun tata kelola kolaboratif pengembangan IKM di Kota Gorontalo,” ujar Haryono. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menggagas program “Kota Gorontalo IKM Cluster” dengan tajuk Transformasi Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Industri Unggulan melalui Model 5S untuk Kesiapan Implementasi RPIK Kota Gorontalo 2026–2046.
“Model 5S menjadi fondasi utama program ini. Konsep ini terdiri atas Shared Data (data bersama), Shared Target (target bersama), Shared Plan (perencanaan bersama), Shared Action (aksi bersama), dan Shared Outcome (hasil bersama),” jelas Haryono. Melalui pendekatan ini, lanjut Haryono, seluruh instansi terkait akan menggunakan basis data dan sasaran yang sama dalam memberikan pendampingan kepada pelaku industri.
“Dengan demikian, akan ada kemungkinan satu pelaku IKM akan menerima intervensi lebih dari satu dinas,” lanjutnya.Haryono menjelaskan, pada tahap awal, program Kota Gorontalo IKM Cluster ini akan memprioritaskan pemenuhan legalitas dan standardisasi produk. “Selama periode September hingga Oktober ini sudah ada sebanyak 49 layanan telah diberikan kepada pelaku IKM,” ungkapnya.
Layanan tersebut, jelas Haryono, mencakup fasilitasi sertifikat halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), SPP-IRT melalui Dinas Kesehatan, serta izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah tahap standardisasi, pembinaan akan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan, termasuk pengembangan keterampilan produksi dan pemasaran.
“Pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan tiga kelompok industri unggulan yang masuk dalam RPIK,” ujar Haryono. Tidak berhenti pada pelatihan dan legalitas, program ini, lanjut Haryono, dirancang mencakup seluruh rantai pengembangan usaha. “Mulai dari pemenuhan bahan baku, proses produksi, evaluasi kualitas berdasarkan masukan konsumen, legalitas, standardisasi, peningkatan kapasitas, hingga akses pembiayaan melalui perbankan,” tutur Haryono.
“Pada sisi pemasaran, kita akan melibatkan ritel modern dan hotel-hotel di Kota Gorontalo untuk membuka peluang pemasaran,” tambahnya. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika, kata Haryono, akan dilibatkan dalam penguatan promosi digital, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku IKM untuk membuat konten pemasaran produk. Haryono menilai pemasaran daring menjadi salah satu aspek penting untuk memperluas jangkauan pasar produk industri lokal.
“Kalau dulu IKM maupun UMKM itu cuma pelatihan, bantuan, pameran. Kalau sekarang dari hulu sampai hilir, ada,” katanya. Ia berharap, melalui penerapan Model 5S dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan IKM di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. “Intinya, kita berangkat dari data yang sama kemudian target yang sama. Itu berarti satu IKM bisa mendapatkan berbagai intervensi dari berbagai pihak, dari hulu sampai hilir,” ujar Haryono.
Melalui “Kota Gorontalo IKM Cluster”, Dinas Perdagin Kota Gorontalo menargetkan industri unggulan daerah tidak hanya mampu memenuhi persyaratan legalitas dan standardisasi, tetapi juga memiliki kapasitas produksi, akses pembiayaan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas sehingga dapat berkembang dan naik kelas. (Rls)
