3MEDIA, GORONTALO – Jika tak ada aral melintang, besok tepatnya Rabu (7/1/2026) Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, Asisten I Iskandar Moerad dan Kepala BKPP, Mulki Datau akan bertolak ke Jakarta guna menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Tujuannya tak lain, yakni membahas persoalan 95 tenaga non aparatur sipil negara (ASN) yang tidak terakomodir dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. “Besok Pak Wawali, Asisten I dan Kepala BKPP ke Kemenpan RB dan BKN. Mereka akan mengkonsultasikan nasib teman-teman 95 non ASN,” ungkap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea pada pembinaan tenaga non ASN yang tak terakomodir dalam pengadaan CPNS/PPPK tahun anggaran 2024 dan jajaran pegawai Perumda Muara Tirta.
Wali Kota Adhan menegaskan, segala upaya akan ditempuh dirinya agar 95 non ASN tetap bekerja dan menerima gaji selama tidak menyalahi aturan. “Sebenarnya sesuai instruksi Menpan RB, gaji mereka hanya sampai September. Tapi, saya sudah minta Badan Keuangan bayar sampe Desember,” tandas Wali Kota Adhan. “Saya tidak sampai hati dengan mereka kalau diberhentikan. Ada anak dan istri di rumah butuh penghidupan,” tambahnya.
Masih kata Wali Kota Adhan, tidak terakomodirnya 95 non ASN dikarenakan mereka mengikuti seleksi CPNS di sejumlah lembaga sehingga tidak masuk dalam database. Wali Kota Adhan juga mengungkap banyaknya jumlah tenaga non ASN di Pemkot Gorontalo. Yaitu, pemerintahan sebelumnya terus menampung jumlah tenaga honor tanpa mempertimbangkan keuangan daerah.
“Penyebabnya periode lalu menampung banyak tenaga honorer, bahkan ada yang dimintai duit dari Rp Juta 2 sampai Rp 5 juta. Akhirnya saya yang menanggung dampaknya, harus memikirkan gaji.
Di sisi lain saya harus bayar utang dana PEN Rp 3,3 miliar tiap bulan, sampai masa jabatan saya berakhir, hutang PEN belum lunas,” jelas Wali Kota Adhan panjang lebar. Pun begitu, Wali Kota Adhan kembali menegaskan dirinya akan berjuang semaksimal mungkin agar 95 non ASN tetap bekerja dan menerima gaji dengan layak. (Rls)
