Jakarta, 14 Oktober 2025 – Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mempercepat realisasi program peningkatan konektivitas jalan daerah. Langkah ini pun diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, yang bertujuan memperkuat sistem logistik nasional dan melancarkan distribusi hasil produksi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Program yang
dikenal sebagai Inpres Jalan Daerah (IJD) ini punya misi penting, yaitu:
memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, utamanya pada ruas-ruas yang
menjadi urat nadi penghubung kawasan produksi dan industri. Dengan dukungan dana dari pusat, Kementerian PU berupaya meningkatkan
kualitas jalan daerah agar terhubung mulus dengan jaringan jalan nasional.
Prioritasnya adalah wilayah yang menopang produktivitas sektor vital seperti
pertanian, perikanan, perkebunan, industri, hingga jalur distribusi energi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa ketersediaan
infrastruktur konektivitas merupakan kunci untuk memperkuat daya saing bangsa.
“Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung
ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan
energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat
langsung bagi masyarakat,” kata Menteri Dody.
Pada periode 2025–2026, alokasi anggaran untuk program
IJD ini mencapai Rp8,98 triliun yang dialokasikan untuk 427 kegiatan
di seluruh Indonesia. Rinciannya adalah sebagai berikut:
· Tahap I: Sebesar Rp3,98 triliun untuk 234 kegiatan, dengan potensi
penyerapan tenaga kerja mencapai 14.333 orang.
· Tahap II: Sebesar Rp3,12 triliun untuk 193 kegiatan, yang akan menyerap
sekitar 8.562 tenaga kerja.
Sementara itu,
sisa anggaran sebesar Rp1,88 triliun dialokasikan untuk memenuhi kewajiban
kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada Tahun Anggaran 2026.
Fokus program
IJD sangat strategis dan terbagi ke dalam empat tematik utama, yakni dukungan
terhadap swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan
konektivitas umum (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri,
dan transmigrasi (13,95%). Dari sisi sebaran wilayah, alokasi kegiatan terbagi
menjadi 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia. Total
panjang jalan yang akan ditangani pada Tahap I dan Tahap II mencapai 1.576 kilometer dengan
pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter.
Kementerian PU
melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD
berdasarkan sejumlah kriteria ketat, yaitu aspek tematik, tingkat kemantapan
jalan, serta keberlanjutan usulan dari daerah. Jalan-jalan yang menjadi
prioritas utama adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, jalur
distribusi energi, serta jalan penghubung antarsimpul transportasi dan pembuka
wilayah terisolasi. Penetapan daftar paket prioritas ini
dilakukan bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran
2025–2026.
Di lapangan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Balai
Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di setiap
provinsi. Untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai
spesifikasi dan selesai tepat waktu, proses ini dibantu oleh konsultan
supervisi. Pemerintah daerah juga memegang peran krusial melalui sistem usulan
berbasis aplikasi SITIA, di mana mereka wajib melengkapi berbagai dokumen
teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen
lingkungan.
Menteri Dody kembali menekankan bahwa program ini bukan
sekadar proyek perbaikan infrastruktur, melainkan juga sebuah upaya untuk
mengakselerasi transformasi ekonomi di daerah.
“Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan
setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi
masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun
penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Menteri Dody.
Percepatan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025 menyimpan
harapan besar agar konektivitas antarwilayah semakin lancar, produktivitas
kawasan meningkat, dan cita-cita ketahanan nasional di bidang pangan serta
energi dapat segera terwujud. Program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh
nyata sinergi lintas sektor yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan
berkelanjutan.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
