JAKARTA, 30 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di tiga provinsi terdampak bencana alam, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai respons cepat fase tanggap darurat guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat.
Fokus percepatan saat ini
berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kementerian PU menargetkan
tujuh blok Huntara yang mampu menampung 336 jiwa dapat berdiri sepenuhnya pada
Januari 2026.
Menteri PU, Dody Hanggodo,
menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana ini dilaksanakan
melalui sinergi dengan BUMN Karya dan berkoordinasi penuh dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pelaksanaan huntara
yang kami jalankan sesuai dengan arahan BNPB. Prioritas saat ini berada di Aceh
Tamiang karena kesiapan lahan sudah terpenuhi. Dalam dua hari terakhir telah
kami kerjakan pematangan lahan, dan hari ini satu blok contoh huntara sudah
dapat berdiri,” ujar Menteri Dody saat memimpin rapat koordinasi pemulihan
bencana di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Berdasarkan data lapangan
per 30 Desember 2025, pembangunan di lokasi Kompleks DPRK–Kantor Bupati Aceh
Tamiang menunjukkan progres signifikan. Satu blok Huntara yang terdiri dari 12
unit modular telah menyelesaikan tahap pengerjaan rangka (frame), dan
kini memasuki proses erection atap serta pemasangan panel dinding.
Sementara itu, pekerjaan
pondasi umpak untuk blok kedua telah rampung, disusul dengan persiapan
konstruksi blok ketiga. Pembangunan ini menggunakan sistem modular dengan
rangka baja ringan, dinding papan semen, dan atap zincalume. Teknologi ini
dipilih untuk memastikan proses konstruksi yang cepat namun tetap kokoh, aman,
dan nyaman bagi pengungsi.
Setiap lokasi Huntara juga
akan dilengkapi fasilitas pendukung sanitasi, dapur umum, area cuci, dan
musala.
Secara keseluruhan, data
Kementerian PU mencatat total 47.149 unit rumah rusak berat akibat banjir
bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. Strategi penanganan dibagi
menjadi dua skema: pembangunan fisik Huntara (62,7%) dan bantuan Dana Tunggu
Hunian atau DTH (37,3%).
Berikut rincian penanganan
per provinsi yaitu Provinsi Aceh: Dari 38.169 rumah rusak berat, sebanyak
28.236 unit (74%) ditangani melalui pembangunan Huntara, sementara sisanya
mendapatkan DTH. Provinsi Sumatera Utara: Dari 6.322 rumah rusak berat,
sebanyak 876 unit (14%) dibangunkan Huntara, dan 4.833 unit dibantu melalui
DTH. Dan Provinsi Sumatera Barat: Dari 2.658 rumah rusak berat, sebanyak 430
unit (16%) direncanakan untuk pembangunan Huntara, sedangkan 2.228 unit
memperoleh DTH.
Percepatan pembangunan di
wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus didorong seiring dengan proses
pematangan lahan dan dukungan logistik yang masif di lapangan.
Program kerja ini
merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan
ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
