Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Bram Hertasning menyoroti bahwa disparitas harga terjadi karena sistem logistik nasional belum optimal. Ia menyebut operasi pasar dan pemantauan harga harian harus berjalan beriringan agar kebijakan tepat sasaran.
Jakarta: Praktisi transportasi dan tata kelola logistik nasional, Bram Hertasning, hadir sebagai salah satu narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Komoditas Unggulan Daerah yang berlangsung di Hotel Aston TB Simatupang, Senin (1/12). Agenda tersebut membahas strategi pemerintah menjaga ketersediaan pasokan serta pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Rapat dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Dr. TB Chaerul Dwi Sapta, dan diikuti perwakilan berbagai kementerian, lembaga, serta biro perekonomian provinsi di seluruh Indonesia. Dalam sesi pemaparannya, Bram Hertasning menegaskan bahwa kesiapan sistem logistik dan keakuratan data harga merupakan fondasi penting dalam upaya pengendalian inflasi nasional.
Inflasi Nataru dan Tantangan Distribusi
Menurut Bram Hertasning, tekanan inflasi biasanya meningkat pada periode Desember–Januari seiring naiknya permintaan komoditas pangan dan tarif angkutan. Ia menyoroti bahwa sejumlah daerah seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat membutuhkan perhatian khusus karena pasokan terganggu oleh bencana.
“Kestabilan harga dan pasokan adalah prioritas. Skema operasi pasar, dukungan distribusi, dan pemantauan data harga harus berjalan beriringan agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujar Bram Hertasning.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan langkah antisipatif melalui operasi pasar, bantuan sosial, serta pemantauan harga harian melalui sistem SP2KP untuk memastikan kondisi tetap terkendali menjelang masa libur akhir tahun.
Bram Hertasning Soroti Efisiensi Logistik Nasional
Dalam pemaparannya, Bram Hertasning kembali menekankan persoalan logistik sebagai salah satu akar penyebab disparitas harga antarwilayah. Ia menilai biaya angkut yang tinggi, infrastruktur jalan rusak, hingga distribusi yang tidak merata membuat harga barang tidak seragam.
“Sistem logistik nasional masih belum efisien. Tanpa perbaikan akses, integrasi transportasi, dan konsistensi distribusi, harga komoditas akan tetap berfluktuasi,” kata Bram Hertasning.
Selain logistik, ia juga menyoroti ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Dari 546 Pemda, hanya sebagian kecil yang memiliki fiskal kuat, sementara mayoritas masih bergantung pada transfer pusat.
APBD 2026: Daerah Diminta Siapkan Ruang Fiskal
Menjelang penyusunan APBD 2026, pemerintah pusat meminta daerah menyiapkan ruang fiskal dan memanfaatkan dana idle untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, potensi kelangkaan barang, dan kenaikan inflasi. Anggaran pengendalian inflasi juga diminta tidak dipangkas.
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) diperkenankan untuk kondisi mendesak terkait ekonomi dan inflasi, dengan pendampingan dari Kemendagri dan APIP.
Penguatan Perdagangan Antardaerah
Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya kredibilitas data harga melalui SP2KP serta peran daerah dalam pemantauan harian. Penguatan perdagangan antardaerah dinilai krusial untuk menyeimbangkan pasokan.
Menanggapi hal tersebut, Bram Hertasning mendorong peningkatan kerja sama antarwilayah serta perbaikan tata kelola neraca pangan.
“Pemetaan surplus dan defisit pangan harus menjadi dasar kerja sama antar daerah. Pelaku usaha perlu dilibatkan agar pasokan mengalir lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Rekomendasi untuk Stabilitas Pasokan
Dalam forum tersebut, sejumlah rekomendasi dibahas untuk memperkuat stabilitas harga menjelang Nataru, antara lain:
– Percepatan subsidi angkutan kebutuhan pokok untuk wilayah 3TP dan daerah kepulauan.
– Pengembangan moda distribusi alternatif seperti seaplane dan rute logistik baru.
– Optimalisasi bantuan sosial termasuk BLT Kesra dan program diskon transportasi.
– Perbaikan jalan daerah serta jalur distribusi menuju wilayah rawan pasokan.
– Optimalisasi neraca pangan nasional dan daerah untuk intervensi yang lebih tepat.
Komitmen Menjaga Stabilitas Jelang Nataru
Menutup paparannya, Bram Hertasning menegaskan pentingnya kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah untuk menghadapi puncak mobilitas dan konsumsi akhir tahun.
“Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi adalah kunci. Dengan koordinasi yang solid, kita bisa menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi,” kata Bram Hertasning.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi kebijakan, dan memastikan stabilitas harga bagi masyarakat.
