Memasuki pasar Indonesia bukan sekadar langkah ekspansi—bagi banyak pendiri asing, ini adalah strategi jangka panjang untuk memasuki salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun, peluang tersebut datang bersama kerangka perizinan yang ketat, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, e-commerce, kesehatan, dan fintech. Memahami dinamika regulasi menjadi fondasi penting sebelum mengalokasikan modal, membangun tim lokal, atau meluncurkan produk untuk konsumen Indonesia.
Artikel ini merangkum lanskap persetujuan lintas sektor berdasarkan aturan yang berlaku hingga 2025, sekaligus memberikan konteks bagi pendiri asing yang ingin masuk secara terstruktur dan minim risiko.
Indonesia memang semakin ramah terhadap investasi asing. Penurunan modal disetor minimum untuk pendirian PT PMA menjadi Rp2,5 miliar—namun dengan rencana investasi tetap Rp10 miliar—menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mendorong masuknya pemain global. Seluruh perizinan kini dipusatkan dalam OSS, sehingga proses administratif lebih transparan meski tetap membutuhkan pemahaman teknis yang cukup.
Namun, sebagaimana disampaikan berbagai konsultan bisnis lokal, salah satu tantangan utama bukan pada sulitnya memperoleh izin, tetapi pada kurangnya kesesuaian dokumen, salah tafsir aturan sektoral, dan ketidaksiapan operasional. Ini menjadi penyebab umum penundaan, pembekuan izin, hingga risiko sanksi.
Sektor pertambangan Indonesia masih menjadi magnet bagi investor asing—dari eksplorasi mineral kritis hingga pengolahan. Tetapi sektor ini pula yang memiliki persyaratan paling kompleks. IUP (Eksplorasi dan Operasi Produksi), IUPK, serta izin lingkungan seperti AMDAL merupakan komponen utama yang harus disiapkan sejak awal. Prosesnya melibatkan Kementerian ESDM serta BKPM, dengan periodisasi persetujuan yang panjang dan audit berkala.
Aspek kepemilikan juga menjadi pertimbangan strategis. Walau investor asing dapat memulai dengan kepemilikan penuh, divestasi 51% kepada entitas Indonesia wajib dilakukan pada tahap produksi. Revisi beleid 2025 juga mulai memprioritaskan kemitraan dengan koperasi dan UKM, menandakan adanya dorongan distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat lokal.
ESG kini menjadi elemen tak terpisahkan. Pendanaan internasional bahkan semakin mensyaratkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, sehingga investor harus menyiapkan rencana pemantauan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lebih awal.
Indonesia merupakan salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Pasifik, tetapi juga salah satu yang paling sigap melakukan pembaruan regulasi. Platform asing wajib memiliki NIB, SIUPMSE, serta terdaftar sebagai PSE di Kominfo. Untuk operasi dari luar negeri, izin kantor perwakilan SIUP3A menjadi kunci.
Aturan baru seperti Permendag 31/2023 mengubah pola bisnis banyak platform global, antara lain melalui penetapan batasan harga impor minimum dan pelarangan social commerce melakukan transaksi langsung. Pendiri asing perlu membaca dinamika ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai penyesuaian terhadap perlindungan pasar dan konsumen lokal.
Selain itu, perilaku konsumen Indonesia—yang cenderung mobile-first, mengandalkan COD, dan memprioritaskan e-wallet—harus diterjemahkan dalam keputusan operasional. Kolaborasi dengan logistik lokal dapat menentukan keberhasilan ekspansi sebuah platform.
Sektor kesehatan kini lebih terbuka dibandingkan satu dekade lalu. Pemodal asing dapat memiliki rumah sakit dan klinik spesialis sepenuhnya, meski layanan primer tetap terbatas untuk pemilik lokal. Perizinan meliputi izin operasional, izin lingkungan, serta perizinan profesi bagi tenaga medis asing. Regulasi Omnibus Law Kesehatan 2023 bahkan mempermudah dokter asing dengan pengalaman minimal lima tahun untuk berpraktik di Indonesia.
Digitalisasi layanan kesehatan—telemedicine dan e-farmasi—menjadi area pertumbuhan lain, tetapi membutuhkan kombinasi regulasi medis dan digital. Kewajiban perlindungan data pasien dan keamanan siber menjadi isu sensitif yang akan semakin disorot regulator.
Pendiri asing harus mempertimbangkan integrasi layanan dengan BPJS, dinamika izin daerah, serta tantangan perekrutan tenaga kesehatan lokal, yang semuanya memiliki implikasi operasional jangka panjang.
Fintech merupakan sektor paling progresif sekaligus paling diawasi di Indonesia. Perusahaan pinjaman P2P memerlukan izin OJK, sementara penyedia pembayaran harus memperoleh izin Bank Indonesia. Semua platform wajib terdaftar sebagai PSE.
Pembatasan kepemilikan asing menjadi faktor penting: P2P hanya dapat dimiliki hingga 85% oleh asing, sementara perusahaan pembayaran harus memastikan 51% saham berhak suara dimiliki pihak Indonesia. Persyaratan modal minimum, uji kelayakan dan kepatutan, serta kewajiban lokalisasi data menjadi elemen yang harus dipenuhi sejak fase awal.
Setelah penghapusan sistem perizinan dua tahap pada 2024, proses masuk menjadi lebih ringkas, tetapi limitasi tenaga kerja asing pada peran teknis selama empat tahun menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM.
Keamanan siber, AML/CFT, dan transparansi data konsumen kini berada dalam prioritas regulator, sehingga pendiri perlu mengadopsi standar global seperti ISO/IEC 27001 untuk menjaga kredibilitas.
Indonesia menyambut investor global, tetapi hanya mereka yang mampu menavigasi regulasi dengan tepat yang dapat berkembang secara berkelanjutan. Banyak pendiri memilih bekerja bersama konsultan lokal untuk mengamankan perizinan serta memastikan kepatuhan, terutama pada sektor-sektor yang diatur ketat.
Di antara penyedia layanan, CPT Corporate sering menjadi rujukan bagi pendiri asing yang membutuhkan panduan mengenai layanan pendirian perusahaan di Indonesia. Pendekatan berbasis regulasi dan pengalaman lintas sektor membantu investor menilai risiko sekaligus merancang strategi masuk yang sesuai dengan aturan terbaru.
Memahami lanskap regulasi Indonesia bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga strategi bisnis. Setiap sektor membawa peluang besar, namun memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan berbasis bukti. Pendiri asing yang mempersiapkan fondasi regulasi sejak awal akan berada dalam posisi terbaik untuk mengatasi dinamika pasar, memperoleh kepercayaan regulator, dan membangun operasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Dengan persiapan yang matang dan mitra lokal yang tepat, ekspansi ke Indonesia dapat menjadi langkah strategis yang menghasilkan nilai jangka panjang bagi bisnis global yang ingin memaksimalkan potensi Asia Tenggara.
Tentang CPT Corporate
CPT Corporate, sebagai mitra strategis di pasar Indonesia, terdiri dari tim berpengalaman yang terdiri dari ahli hukum, akuntan, dan analis bisnis yang memiliki spesialisasi dalam urusan korporat di Indonesia. CPT Corporate bertekad untuk menjadi mitra strategis yang menghubungkan kesenjangan antara bisnis dan regulasi pemerintah. Keahlian CPT Corporate mencakup saran regulasi, kepatuhan pajak, restrukturisasi bisnis, investasi asing, dan merger serta akuisisi yang kompleks. CPT Corporate berkomitmen membantu bisnis menavigasi pasar dinamis Indonesia, memastikan operasi yang lancar dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak sekadar “Corporate Secretarial Provider” biasa. CPT Corporate hadir untuk mengurangi hambatan dan menghubungkan perusahaan dengan pemerintah. Dengan pengalaman membantu ratusan perusahaan, baik lokal maupun asing, di berbagai sektor dengan berbagai kasus, CPT Corporate telah memperkaya pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik kepada klien.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
