Parto.id bersama Pemprov Jawa Barat dan Jambi beraudiensi dengan LKPP RI pada 9 September 2025 di Jakarta. Pertemuan ini membahas integrasi Parto.id dengan Sistem RUP, dukungan e-Purchasing desa lewat BaleDesa (WJDM), serta mekanisme DBH PPh transaksi Toko Daring. Langkah ini menjadi momentum penting mendorong pengadaan digital yang transparan, inklusif, dan berpihak pada UMKM lokal.
JAKARTA – 9 September 2025 – Bertempat di Gedung LKPP RI, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Parto.id Marketplace mitra resmi LKPP RI mengadakan temu silaturahmi dan audiensi dengan LKPP RI yang dihadiri Langsung oleh Kepala LKPP RI, Bapak Hendrar Prihadi, beserta Direktur dan Deputi pasar digital. Dalam pertemuan tersebut, Parto.id bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.
Parto.id, yang dalam forum ini diwakili oleh Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Ikhsan Setia Budi bersama Co Founder dan Chief Commercial Officer Febian Nugraha Pradana, didampingi juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut hadir Aris Budiman, selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jawa Barat, serta Rudi Rinaldi, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat. Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi Jambi hadir Ali Zaini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jambi, bersama Husni, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jambi.Â
Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan Parto.id dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dari kedua provinsi tersebut membahas tiga agenda strategis yang akan menjadi katalis dalam penguatan ekonomi digital, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta perekonomian desa.
Salah satu fokus utama adalah rencana integrasi penuh antara platform Parto.id dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LKPP secara real-time. Sinkronisasi ini akan memastikan setiap transaksi pengadaan barang/jasa (PBJ) tercatat secara otomatis, termonitor dan terakumulasi ke dalam sistem pelaporan nasional.
“Sinergi ini adalah langkah krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan data yang terintegrasi, kita dapat secara efektif memantau dan mendorong pencapaian target belanja 40% untuk produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai amanat Inpres 2/2022,” ujar Ikhsan Setia Budi, CEO Parto.id.
Agenda kedua yang menjadi sorotan adalah penguatan regulasi turunan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini secara progresif memperluas lingkup pengadaan hingga ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mewajibkan implementasi e-Purchasing di tingkat desa paling lambat dalam dua tahun.
Menyikapi hal tersebut, Parto.id siap memberdayakan teknologi marketplace yang dimilikinya untuk mendukung transaksi PBJ Desa dengan prinsip utama memberdayakan penyedia lokal.
“Teknologi kami dapat mengakomodasi prinsip prioritas bagi penyedia dari desa setempat, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan LKPP dalam menyusun regulasi turunan yang secara eksplisit menguatkan peran marketplace/Toko Daring sebagai kanal resmi PBJ Desa,” tambah Febian Nugraha, Chief Commercial Officer Parto.id.
Sebagai bentuk komitmen, Parto.id bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan uji coba implementasi melalui program BaleDesa – West Java Digital Marketplace (WJDM) segera setelah payung hukum yang relevan diterbitkan.
Terakhir, audiensi juga mendorong penerbitan Surat Edaran LKPP terkait mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di Toko Daring. Kebijakan ini dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan implementasi bagi pemerintah daerah dan para pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem pengadaan digital.
“Audiensi ini merupakan momentum penting. Sinergi kami dengan LKPP, yang didukung oleh provinsi inovatif seperti Jawa Barat dan Jambi, adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang tidak hanya efisien secara digital, tetapi juga benar-benar berpihak dan memberdayakan ekonomi lokal hingga ke tingkat desa. Kami siap menugaskan tim teknis untuk mewujudkan visi ini bersama-sama,” tambah Ikhsan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan platform teknologi dalam negeri untuk mewujudkan ekosistem pengadaan digital nasional yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
