3MEDIA, GORONTALO – Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Talumelito, Telaga Biru, Kabupaten yang makin hari makin sempit. Kondisi ini bikin sejumlah pemerintah harus cari solusi cepat. Pemerintah Kota Gorontalo sendiri sudah mendapat solusi yang dinilai sejumlah kalangan tepat. Pemerintahan yang kini dipimpin Adhan Dambea dan Indra Gobel ini, melirik aset di Kelurahan Buliide. Lokasi itu, akan dijadikan Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST).
“Kita harus antisipasi untuk pembuangan khususnya di Kota Gorontalo, karena kedepan ada kemungkinan yang di talumelito itu akan jadi kecil lahannya. Kan dari hari ke hari bertambah sampahnya,” ujar Wali Kota Adhan ketika diwawancarai usai meninjau lokasi lahan TPST, Jalan Piloloda’a, Drainase di Jalan Adam Zakaria dan SKB, Selasa (24/2/2026).
Lahan yang akan dijadikan TPST itu, memiliki luas kurang lebih tiga hektare. Menariknya lagi, proyek ini kabarnya bakal ditopang Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), di mana Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan dari World Bank melalui program Local Service Delivery Improvement ProgramKepala Dinas PUPR, Meydi N. Silangen mengungkapkan Kemendagri akan memilih daerah yang bisa mendapatkan sentuhan program ini.
“Daerah yang terpilih setelah melalui proses seleksi akan mendapatkan anggaran pembangunan kurang lebih Rp150 miliar yang bersumber dari World Bank. Skemanya, daerah membangun terlebih dahulu, kemudian dananya akan digantikan oleh pihak World Bank,” jelas Meydi.
Masih kata Meydi, ada beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh pemerintah daerah. Satu diantaranya pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah, serta penyiapan detail engineering design (DED) untuk pembangunan TPST. “Lembaga itu, akan ada di bawah DLH dan dapat berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun perusahaan daerah (Perumda),” tandas wanita yang akrab disapa Novi itu.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan adanya offtaker atau pihak yang akan menerima dan mengelola hasil pengolahan sampah.“Sebab, persoalan sampah menjadi prioritas Pak Wali dalam visi dan misi beliau. Targetnya program ini bisa kita kejar hingga 2030,” ujarnya. Lebih Jauh, Novi mengutarakan, saat ini tercatat sekitar 68 provinsi, kabupaten, dan kota yang telah mengajukan minat mengikuti program tersebut.
Namun, ungkap Novi, baru sekitar 6 hingga 30 daerah yang dinyatakan memenuhi persyaratan awal.Karena itu, Kemendagri kembali membuka kesempatan bagi daerah untuk melengkapi usulan, termasuk Kota Gorontalo.“Kami sudah melaporkan hal ini kepada Pak Wali. Nanti setelah Pak Wakil Wali Kota, Indra Gobel kembali dari Jakarta, akan dirapatkan bersama tim dan OPD terkait untuk menindaklanjuti persyaratan yang diminta,” tambahnya. (Rls)
