3MEDIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo mengusulkan kenaikan belanja daerah sebesar Rp63,53 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026. Di sisi lain, target pendapatan daerah tidak mengalami perubahan dan tetap dipatok sebesar Rp1,035 triliun. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea dalam rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026, di Aula 1 kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan awal APBD 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.004.872.598.961. Pada perubahan APBD, angka tersebut diusulkan meningkat menjadi Rp1.068.405.576.925.Dengan demikian, terdapat penambahan belanja sekitar Rp63,53 miliar. Sementara itu, pendapatan daerah tetap sebesar Rp1.035.224.637.005. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp447,15 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp588,07 miliar.
Wali Kota Adhan mengatakan perubahan anggaran dilakukan karena adanya sejumlah asumsi dalam kebijakan anggaran sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan kondisi pelaksanaan APBD hingga semester pertama 2026. Selain itu, perubahan anggaran diperlukan untuk memenuhi sejumlah program dan kegiatan yang dinilai prioritas serta kebutuhan layanan publik yang mendesak.
“Perubahan anggaran ini dilakukan karena beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Wali Kota Adhan dalam rapat paripurna. Kenaikan belanja tersebut terutama terlihat pada komponen belanja operasi. Anggaran belanja operasi yang semula sebesar Rp906,06 miliar naik menjadi Rp961,32 miliar.
Belanja modal juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp97 miliar menjadi Rp104,66 miliar. Sementara belanja tidak terduga naik dari Rp1,2 miliar menjadi Rp1,81 miliar. Sedangkan belanja transfer tetap sebesar Rp600 juta. “Di tengah kenaikan belanja ini, kita mengandalkan komponen penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya,” terang Wali Kota Adhan.
Penerimaan pembiayaan yang semula dianggarkan Rp10 miliar dalam APBD induk 2026, pada perubahan APBD diusulkan menjadi Rp73,53 miliar. Seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.Struktur tersebut membuat rancangan perubahan APBD Kota Gorontalo mencatat defisit sebesar Rp33,18 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama sehingga tidak terdapat SILPA pada tahun anggaran berkenaan.
Wali Kota Adhan mengatakan kebijakan belanja dalam perubahan APBD akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemkot juga menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu prioritas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.
Dalam rancangan tersebut, pembangunan Kantor Wali Kota dan penyediaan Mall Pelayanan Publik turut disebut sebagai bagian dari prioritas pengeluaran. Dari sisi pendapatan, Pemkot Gorontalo tidak menaikkan target secara keseluruhan. Pemerintah memilih mengoptimalkan pencapaian target berdasarkan realisasi semester pertama 2026 dan proyeksi hingga akhir tahun. “Strategi yang disiapkan untuk PAD antara lain intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, optimalisasi aset dan BUMD, penguatan pengawasan, serta percepatan penagihan piutang daerah,” tandasnya.
Pemerintah juga, kata Wali Kota Adhan, akan melakukan pemutakhiran data dan potensi penerimaan agar target pendapatan daerah hingga akhir tahun lebih realistis dan terukur.Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Gorontalo sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD. (Rls)
