3MEDIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo bersama kabupaten/kota pilot lainnya mengikuti kegiatan Pelingkupan dan Pelatihan Awal Capital Investment Planning (CIP) Program National Urban Development Project (NUDP) tahap II pada pekan kemarin di Hotel Aston Gorontalo.
Kegiatan tersebut difokuskan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan investasi pembangunan secara terarah di tengah kondisi keterbatasan fiskal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum seperti ini memberi semangat baru bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan dan mengusulkan program prioritas yang realistis di tengah tantangan fiskal yang kita hadapi,” ujar Sekda Ismail.
Ia menjelaskan, Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang terdampak langsung oleh kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Tahun ini saja, pemerintah kota harus menyesuaikan anggaran akibat pemotongan sekitar Rp127 miliar.
“Pemotongan sebesar itu sangat terasa, apalagi untuk daerah kecil seperti kita. Banyak program wajib yang tetap harus dijalankan, mulai dari pendidikan gratis hingga layanan kesehatan universal yang kini sudah mencapai 98 persen,” jelasnya.
Ismail menambahkan, melalui pelaksanaan Capital Investment Planning, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun usulan investasi yang mampu menarik dukungan dari instansi vertikal seperti Balai Jalan, Balai Sungai, dan Balai Cipta Karya.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat. Harapannya, hasil dari kegiatan ini bisa menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait untuk mengakomodir kebutuhan infrastruktur di daerah,” kata mantan Kepala Bappeda Kota Gorontalo itu.
Sekda Ismail yang telah berkarier lebih dari tiga dekade di birokrasi Kota Gorontalo itu, juga menekankan pentingnya perencanaan yang realistis dan sesuai standar agar setiap program yang disusun benar-benar dapat diwujudkan melalui pendanaan yang jelas. “Sebagus apa pun perencanaannya, kalau tidak bisa didanai, akan sia-sia. Maka kami berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah pilot project seperti kita,” pungkasnya.
Pelatihan ini melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri bersama tim pendamping program NUDP, tenaga ahli nasional, serta perwakilan pemerintah daerah yang menjadi peserta kegiatan. (Rls)
