3MEDIA, GORONTALO – Gegap gempita pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 sangat terasa. Selain pemilihan Presiden (Pilpres), anggota DPD, DPR dari tingkat kabupaten hingga pusat, pada akhir tahun ini, warga masyarakat khususnya wajib pilih kembali akan melakoni pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Para kontestan pesta demokrasi, dari pasangan calon (Paslon), tim pemenangan hingga partai pengusung dan pendukung pun terus meyakinkan warga agar bisa menembus target kemenangan.
Hanya saja, perlu diingat untuk menuju pintu kemenangan, ada beberapa ketentuan yang tidak dibenarkan. Salah satunya adalah politik uang.
Larangan ini terus disosialisasikan. Tidak hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sejumlah organisasi juga gencar menyebar luaskan larangan politik uang.
Seperti halnya yang dilaksanakan PWNU Gorontalo. Organisasi ini, menggelar sosialisasi sekaligus mencanangkan kampung anti politik uang, Rabu (13/11/2024). Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid yang hadir pada kegiatan tersebut, mengapresiasi pencanangan kampung politik uang.
Menurutnya, gerakan ini, perlu untuk diperjuangkan. Sebab, menurut dia kondisi sekarang tidak bisa dipungkiri, banyak oknum yang menghalalkan yang namanya politik uang.
“Ini perlu kita seriusi. Bukan hanya pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa juga pakai politik uang,” ungkapnya. “Ini luar biasa dan tentunya bukan perjuangan mudah. Bukan hanya jangka pendek, namun jangka panjang, karena melihat kondisi sosial politik ekonomi masyarakat sudah banyak terpatri yang seperti itu (Politik uang),” tambahnya.
Lebih tegas, Ismail bilang perjuangan untuk menumpas politik uang bukan hanya tugas PWNU saja. Tetapi, menurutnya butuh sinergi bersama untuk menghilangkan politik uang di Kota Gorontalo.
“Perjuangan ini bukan hanya dilakukan satu golongan seperti PWNU, tapi juga perlu sinergi semua pihak,” tegas Ismail. Mengupas akar dari maraknya politik uang ini, Ismail bilang relevansinya yakni kondisi kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Relevansinya ini ada di kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi, kalau masyarakat sudah sejahtera seperti di negara lain, politik uang begini tidak akan diterima kalau cuma 50 dan 100 ribu Rupiah,” kata Ismail.
Ismail berharap perjuangan menumpas politik uang ini, bisa terus berlanjut hingga menjadi habit di dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kota gorontalo. “Insya Allah kedepan kalau berhasil, masyarakat sadar, program kampung anti politik uang bisa berhasil, kalau perlu bisa sampai satu Gorontalo,” kuncinya.(Rls)
