3MEDIA, GORONTALO – Persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi sorotan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam setiap rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang digelarnya. Seperti hari ini, Senin (16/11/26), orang nomor satu di Kota Gorontalo itu kembali menyoroti kelemahan Lurahnya dalam mengkoordinir aparat kelurahan dalam melakukan kegiatan pengumpulan pajak PBB.
Selain itu, Wali Kota Adhan juga menyoroti mekanisme kerja antara kelurahan dan kecamatan selama ini dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Wali Kota Adhan, banyak Lurah yang keliru memaknai kerja keras dengan terjun langsung ke rumah-rumah warga hanya untuk menagih PBB. “Itu aparatnya dimaksimalkan. Ini yang saya lihat, Lurahnya yang terjun langsung ke rumah-rumah,” tegas Walikota Adhan di hadapan para Lurah.
“Kalian anggap ketika kalian yang terjun langsung ke rumah-rumah, saya anggap kalian berhasil? Justru di situ saya anggap kalian gagal, karena tidak mampu menggerakkan aparat kalian,” lanjutnya. Ia menegaskan, tugas Lurah adalah mengkoordinir, menggerakkan, dan mengawasi aparat kelurahan agar bekerja secara maksimal.
Menurutnya, Lurah harus menjadi leader, bukan justru mengambil alih pekerjaan stafnya.Kritik serupa juga disampaikan kepada para Camat. Wali Kota Adhan menilai, mekanisme kerja lintas kecamatan dan kelurahan tidak berjalan dengan semestinya. “Ini juga Camat. Seharusnya laporan soal hasil kerja, misalnya pengumpulan pajak, Camat yang laporkan ke saya, atas hasil koordinasi dengan para Lurah. Selama ini justru Lurah yang langsung ke saya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta Lurah dan Camat segera menata kembali mekanisme kerja yang sehat dan sesuai hirarki, agar koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban berjalan jelas. Sebagai salah solusi memperkuat pengawasan penginputan data pendapatan PBB dan retribusi lainnya, Wali Kota Adhan merencanakan pengadaan TAB khusus di setiap kelurahan.
TAB tersebut rencananya akan dipakai untuk mengisi data pajak, retribusi, dan hal-hal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap-tiap kelurahan. “Biar tidak dicampur dengan data-data yang lain. Isinya hanya pajak, retribusi dan hal-hal yang berkaitan dengan PAD. Sehingga mempermudah pengawasan dan evaluasi ke depannya,” jelasnya. “TAB itu nantinya akan dipegang oleh Seksi Pemerintahan,” tambah Wali kota Adhan.
Adapun estimasi anggaran pengadaan TAB tersebut dikisar kurang lebih Rp5 juta per unit, atau total Rp250 juta untuk 50 kelurahan di Kota Gorontalo.Meski demikian, Wali Kota Adhan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap gagasan yang masih akan dipertimbangkan lagi. “Ini masih rencana. Seperti apa mekanismenya, kita akan coba ramu lagi,” pungkasnya. (Rls)

