3MEDIA, GORONTALO – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (29/9/2026).Dia datang bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Di antaranya Kepala Bapperida Heru Z. Thalib, Kepala Dinas PUPR Meydi N. Silangen, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Marwan Mursidi, perwakilan Inspektorat Yulianti Biamenga, serta Kasubag Protokoler, Abdi Susman Hudodo.
Kedatangan jajaran Pemkot Gorontalo tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo dan revitalisasi kawasan Stadion Merdeka.Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen, mengatakan pihaknya datang untuk meminta koordinasi dan supervisi dari KPK terkait pelaksanaan kedua proyek tersebut. “Maksud kedatangan kami ke KPK untuk meminta pengawasan proyek pembangunan Kantor Wali Kota dan revitalisasi Stadion Merdeka, sebagaimana instruksi Pak Wali Kota ke kami,” ungkap Meydi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, koordinasi dan supervisi diperlukan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih, pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara revitalisasi Stadion Merdeka menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran Bantuan Presiden (Banpres). Dengan nilai anggaran yang cukup besar, Pemkot Gorontalo menilai aspek tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan menjadi hal penting dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut.
Meydi menyebut, KPK merespons permintaan itu, dengan membuka ruang koordinasi dan supervisi, meski tidak dalam bentuk pendampingan langsung. “Jadi, mereka siap melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi bersama kami dengan tim pendampingan yang akan dibentuk melalui SK sesuai arahan KPK, terdiri dari BPKP, aparat penegak hukum dan LKPP setiap bulan, baik secara daring maupun luring,” ujarnya.
Pemkot Gorontalo selanjutnya akan melakukan koordinasi lebih lanjut sesuai mekanisme yang ditetapkan, terutama untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Menariknya, dari sekian banyak pemerintah daerah di Indonesia, baru Pemkot Gorontalo dan Pemprov Sulteng yang meminta pengawasan langsung pembangunan proyek yang nilainya fantastis. Proyek di Pemprov Sulteng sendiri, yakni pembangunan Masjid Raya. (Rls)
