3MEDIA, GORONTALO – Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan sepakat dengan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo yang akan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kesepakatan itu, disampaikan para pedagang saat menghadiri pertemuan dengan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea pada Kamis (28/8/2025) di Bandhayo Lo Yiladia (BLY). “Kami setuju kalau PBB dinaikkan, pak,” ucap pedagang secara kompak.
Akan tetapi, mereka berharap angka kenaikan yang akan ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) oleh Pemerintah Kota Gorontalo bisa dijangkau oleh PKL.
Menaikkan PBB untuk PKL yang jualan di pinggir jalan sendiri, Pemerintah Kota Gorontalo bukan tanpa dasar. Ya, meski tanah yang digunakan milik sendiri, namun sudah dijadikan sebagai lahan komersil atau bisnis. Hal itu sebagaimana diutarakan Wali Kota Adhan pada pertemuan tersebut.
“Lahan yang bapak dan ibu gunakan memang punya sendiri. Tapi, itu kan sudah dijadikan bapak dan ibu untuk bisnis. Saya juga tak akan melarang, silahkan berjualan. Ini juga sudah jalan sebelum saya menjabat, tiga tahun lalu. Tapi, harus tertib,” ucap Wali Kota Adhan.
Adhan juga memastikan PBB yang dinaikkan disesuaikan dengan ukuran masing-masing PKL. Selain itu, hasilnya dipastikan akan kembali lagi kepada warga masyarakat melalui pembangunan berbagai sektor.
“Saya ini ingin membangun dan memperbaiki infrastruktur di Kota Gorontalo, satu diantaranya jalan yang saat ini sudah rusak. Tapi, terkendala dengan anggaran. Setiap bulan kita bayar hutang PEN, miliaran rupiah. Terpaksa keinginan saya harus saya pendam,” ungkap Wali Kota Adhan.
Dia tak akan memaksa PKL untuk memenuhi kenaikan PBB. Yang tak setuju, Wali Kota Adhan meminta untuk tidak berjualan lagi di pinggir jalan, namun di pasar-pasar yang telah disediakan Pemerintah Kota Gorontalo. “Ada Pasar Sentral, Pasar Moodu, Pasar di Dungingi. Di Sentral itu ada ratusan lapak yang bisa bapak dan ibu gunakan,” tandasnya. (Rls)
