3MEDIA, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengkritik keras cara Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan sosial di sejumlah kecamatan di Kota Gorontalo tanpa melalui koordinasi resmi dengan pihaknya. Bantuan yang menyasar masyarakat ini bahkan disebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan yang layak.
“Kami baru terima surat sore hari, padahal kegiatan pagi. Ini jelas tidak etis. Kalau mau pakai nama rakyat Kota Gorontalo, minimal beri tahu pemerintahnya,” tegas Adhan usai Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Kamis 19 Juni 2025.
Adhan menilai pola ini mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap otoritas kepala daerah. “Kami bukan penonton di wilayah sendiri. Kalau gubernur turun ke daerah, jangan asal langsung eksekusi tanpa koordinasi. Ini bukan panggung politik,” ujarnya.
Wali kota gorontalo itu juga mempertanyakan dasar penetapan lokasi dan penerima bantuan oleh pihak provinsi, yang menurutnya tidak pernah diverifikasi atau dikonsultasikan dengan pihak kelurahan maupun OPD teknis di Kota Gorontalo. “Pemkot tidak tahu siapa yang dipilih, datanya dari mana, dan indikatornya apa. Ini menyangkut warga kami. Harusnya ada verifikasi bersama,” tegas Adhan.
Ditegaskannya pula, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail harus memahami kembali fungsi otonomi daerah dan etika dalam membangun relasi antar pemerintahan. “Gubernur perlu belajar lagi undang-undang dan etika pemerintahan. Kepala daerah itu bukan bawahan provinsi, tapi pemegang otoritas wilayah. Hormati itu,” tandasnya. (Rls)
