3MEDIA, GORONTALO – Sejumlah tenaga honorer non database Pemprov Gorontalo mendadak mendatangi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, Ahad (30/11/2025) malam. Mereka curhat ke Adhan soal keresahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada yang hingga 15 tahun tanpa kejelasan status, sementara sebagian murid mereka kini telah menjadi ASN.
Sebelumnya mereka telah berkali-kali mendatangi Pemerintah Provinsi Gorontalo, bahkan terpaksa ke Jakarta untuk menemui KemenPAN-RB dan BKN, namun tak membuahkan hasil. Mereka tereliminasi sejak pendataan 2022, karena alasan Pemprov Gorontalo penempatan di sekolah swasta tidak terhubung dengan sistem nasional. Padahal, mereka menerima SK Pemprov dan digaji melalui APBD.
“Kami tereliminasi di pendataan, tidak bisa ikut seleksi, dan ketika ada formasi tambahan, itu hanya untuk yang sudah masuk database,” ungkap salah satu guru yang namanya enggan disebut dalam pertemuan itu. Situasi memburuk ketika pada 2023 pemerintah pusat memberi ruang kepada daerah untuk mengusulkan formasi PPPK. Namun, Pemprov Gorontalo tidak mengajukan formasi, sehingga mereka kembali kehilangan kesempatan.
Menjelang akhir 2024, formasi tambahan yang dibuka pun hanya untuk tenaga yang sudah berada dalam database nasional. Jika SK mereka tidak diperpanjang pada 2026, para guru ini terancam kehilangan seluruh penghasilan dan hak kesejahteraan mereka. Mendengar curhatan itu, Adhan kaget. Dia pun sangat menyayangkan sikap Pemprov Gorontalo yang tak memperjuangan nasib para ‘oemar bakri’ tersebut.
Berdasarkan data yang ia terima, ada sekitar 329 guru non database yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. “Nasib mereka ini sangat menyedihkan. Mereka berjuang sejak 2017, bahkan ada yang sudah 15 tahun. Saya mengajak bupati-bupati lain untuk sama-sama memperjuangkan nasib mereka. Ini bukan hanya masalah satu daerah,” tambahnya.
Adhan sendiri berencana dalam waktu dekat bertemu dengan Kepala BKN. Dia akan berusaha semaksimal mungkin agar ratusan tenaga honorer Pemprov Gorontalo bisa terakomodir dalam PPPK paruh waktu.
Mendengar hal itu, para perwakilan ratusan honorer merasa lega. Yang menggelitik, ada suara sumbang yang menyebut andai Gubernur punya kepedulian sama seperti Wali Kota Gorontalo.
Di pertemuan itu, Adhan juga sempat berpesan agar tidak ada pihak sekolah maupun dinas yang menegur atau memarahi guru-guru yang datang mengadu, sebab mereka sedang memperjuangkan masa depan keluarga mereka. “Saya minta kepada dinas, kepala sekolah, jangan memarahi mereka. Mereka berjuang untuk keluarga mereka, untuk nasib mereka. Tidak pantas dimarahi, justru harus dibantu,” tegas Adhan. (Rls)
