3MEDIA, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan ketetapan baru terkait jam kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu (PW) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Penegasan tersebut ia sampaikan di sela-sela memberikan amanat saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan lima pejabat pimpinan tinggi pratama, yang digelar di Aula Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota Gorontalo, Bandayo Lo Yiladia, Senin (16/11/26). “Saya umumkan hari ini bahwa PPPK Paruh Waktu itu hanya mulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 12.00 siang,” tegas Wali Kota Adhan, dihadapan pimpinan-pimpinan OPD yang hadir dalam pelantikan.
Ketetapan ini, tegas Wali Kota Adhan, berlaku seluruh PPPK PW, kecuali yang memiliki tanggung jawab khusus, seperti operator, sopir, atau yang diberikan tugas khusus lainnya. “Oleh sebab itu, saya minta tiap-tiap Pimpinan OPD untuk segera membuat edaran, bahwa PPPK Paruh Waktu itu hanya bertugas sampai pukul 12.00 siang,” ujarnya. Wali Kota Adhan menerangkan, kebijakan ini diambil karena ia melihat adanya ketidaksesuaian antara upah yang diterima dengan beban kerja yang selama ini harus ditanggung oleh para PPPK PW. “Karena melihat dari gaji yang mereka terima itu tidak sesuai dengan beban kerja mereka, yang harus kerja sampai sore,” jelasnya.
Menurutnya, tidak adil jika PPPK PW dengan upah yang terbatas harus bekerja dengan jam kerja yang sama seperti pegawai penuh waktu hingga sore hari. Namun, meski jam kerja dikurangi, Wali Kota Adhan meminta para PPPK PW untuk tetap memaksimalkan kinerja dalam waktu kerja yang diberikan. Ia juga berharap para PPPK untuk senantiasa bersyukur dengan upah yang diterimanya, meski ia mengakui upah tersebut belum sepenuhnya mumpuni karena keterbatasan anggaran daerah. “Saya juga berharap para PPPK senantiasa bersyukur, karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Kota Gorontalo tetap mempertahankan PPPK, sementara di daerah lain tidak sedikit para PPPK yang dirumahkan,” kata Wali Kota Adhan.
Menariknya, tidak hanya mempertahankan PPPK PW agar tidak dirumahkan, Wali Kota Kota Gorontalo dua periode itu juga mengakui telah menaikkan upah para aparat PPPK Paruh Waktu. Disebutkan, sebelumnya, upah PPPK PW di Kota Gorontalo hanya berkisar Rp600 ribu sampai dengan Rp850 ribu. “Meski tida mengalami banyak kenaikan, Alhamdulillah upah PPPK naik menjadi satu juta rupiah, plus ditambah dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Wali Kota Adhan. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk tetap hadir dan memberikan perlindungan bagi para PPPK Paruh Waktu, di tengah keterbatasan fiskal daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan jam kerja yang lebih manusiawi dan proporsional. (rls)

