3MEDIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam rapat koordinasi pengambilan keputusan tindak lanjut pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (PAKEM), Kamis (12/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo ini, secara khusus membahas tindak lanjut pengawasan terhadap kelompok kepercayaan “SAKSI YEHUWA” di Kota Gorontalo. Untuk diketahui, Saksi Yehuwa di Indonesia tercatat sebagai organisasi keagamaan, tapi sering dianggap berbeda oleh gereja-gereja arus utama karena ajarannya yang tidak mengakui Trinitas.
Oleh sebab itu, pertemuan ini dianggap penting guna menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam menyikapi perkembangan kehidupan keagamaan di kota Gorontalo. Kehadiran Wawali Indra dalam forum ini mencerminkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, sekaligus memastikan kehidupan masyarakat tetap berlangsung aman, tertib, dan harmonis.
“Melalui koordinasi PAKEM, berbagai informasi dan perkembangan aliran kepercayaan di masyarakat dapat dikaji secara bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wawali Indra. “Dengan demikian, langkah yang diambil tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga mengedepankan pencegahan terhadap potensi kesalahpahaman maupun gesekan sosial, khususnya terkait kepercayaan dan agama,” tambahnya.
Menurut Wawali Indra, hal ini penting mengingat keberagaman keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, wabil-khusus di Kota Gorontalo. Menurutnya, perbedaan pandangan keagamaan perlu disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan dialog, toleransi, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara.
“Secara kelembagaan, Tim PAKEM memiliki tugas menganalisis informasi mengenai aliran kepercayaan maupun keagamaan. Mereka juga bertugas menilai perkembangannya secara cermat, serta menyampaikan laporan dan rekomendasi sesuai kewenangan yang diatur,” ujar Wawali. Dengan adanya koordinasi tersebut, lanjut Wawali, Pemkot bersama unsur terkait dapat lebih memperkuat deteksi dini terhadap potensi persoalan sosial, sekaligus membangun komunikasi yang baik, dan mendorong penyelesaian setiap persoalan aliran kepercayaan secara proporsional dan sesuai hukum.
“Pada akhirnya, pengawasan yang terkoordinasi diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, mencegah konflik horizontal, dan menjaga hubungan harmonis antar-umat beragama di Kota Gorontalo,” pungkasnya. (Rls)
