3MEDIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo resmi memberlakukan kebijakan strategis guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kebijakan itu diantaranya kewajiban aparatur sipil negara (ASN) untuk melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Ini juga menjadi salah satu syarat untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) periode April 2026 bagi seluruh ASN tanpa terkecuali.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menghadapi dinamika kondisi keuangan daerah yang memerlukan efisiensi dan penguatan sumber pendapatan asli. “ASN, sebagai motor penggerak pemerintahan, harus menjadi teladan bagi masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mengingat PBB merupakan tulang punggung utama pembiayaan pembangunan di tingkat lokal yang harus dijaga bersama,” tegas Wali Kota Adhan Dambea dalam rapat koordinasi bersama OPD se-Kota Gorontalo yang digelar pada Senin, (4/5/2026).
Ia pun menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk mengawasi kebijakan yang diambil terkait pembayaran PBB bagi ASN. “Oleh karena itu khusus TPP 2026, harus bayar PBB! Saya minta pimpinan OPD memonitor itu ya. Jadi TPP April harus membayar PBB. Bayar PBB ya, sebab itulah sumber pemasukan kita, sumber pendapatan kita itu,” ujar Wali Kota Adhan Dambea.
Lebih lanjut, kebijakan ini muncul sebagai respons atas kondisi daerah yang menuntut sikap selektif dalam pengelolaan anggaran. Wali Kota mengingatkan bahwa setiap kebijakan keuangan kini melalui pertimbangan yang sangat ketat untuk memastikan stabilitas kas daerah tetap terjaga.
Hal ini juga menjadi bentuk evaluasi agar pemberian tunjangan selaras dengan kontribusi nyata pegawai terhadap penguatan sektor pendapatan daerah melalui pajak. Menutup arahannya, Wali Kota Adhan menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk melakukan monitoring ketat terhadap realisasi kebijakan tersebut.
Dengan mewajibkan pelunasan PBB sebagai prasyarat pencairan TPP, diharapkan target pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan ekonomi yang ada. (Rls)
